Kedubes Saudi Arabia Siap Mendukung Peradilan Agama

Jakarta l Badilag.net

Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia siap mendukung dan memperkuat fungsi serta peran peradilan agama, terutama dalam pengembangan SDM hakim, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun hal-hal lain yang diperlukan.

Hal itu ditegaskan Abdullah Fahad Alomany, Director of Ambassador Office dari Kedutaan Besar Saudi Arabia, ketika menemui Dirjen Badilag Wahyu Widiana di ruang kerjanya, Kamis (10/5/2012).

Dalam pertemuan ini, Abdullah Fahad Alomany didampingi Abdulkader Mufarh Al-Jabry, staf Departemen Kerjasama Internasional dari Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, dan  Ali Al-Qahtany, Protocoler of Ambassador Office dari Kedutaan Besar Saudi Arabia.

Sementara itu, Dirjen Badilag didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Purwosusilo, Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama Hidayatullah MS dan staf khusus Dirjen Badilag urusan kerjasama Timur Tengah Mahrus Abdur Rohim.

“Untuk hakim Peradilan Agama yang hendak melanjutkan studi hukum Islam, kami siap mengkomunikasikan dan merekomendasikan ke universitas-universitas ternama di Saudi Arabia,” ujar Alomany.

Ditegaskan Alomany, kebijakan Kedutaan Besar Saudi Arabia ini didasarkan pada fakta bahwa Saudi Arabia dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat istimewa.

Mahkamah Agung Luncurkan SIMARI-Terintegrasi

Jakarta l Badilag.net

Setelah dipersiapkan cukup lama, Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi akhirnya diperkenalkan kepada publik, di Gedung MA, Jumat (27/4/2012).

“Sebuah langkah yang baik untuk mengintegrasikan sistem informasi–sistem informasi yang sudah ada sebelumnya,” ujar Ketua MA Hatta Ali, ketika memberikan sambutan, di hadapan pimpinan MA, para hakim agung, para pejabat eselon I dan II MA, serta sejumlah pimpinan pengadilan.

Sumber foto: mahkamahagung.go.id

SIMARI-Terintegrasi dibangun oleh Biro Hukum dan Humas yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi MA.

Ada enam sistem informasi yang tercakup di dalamnya, yakni sistem informasi administrasi perkara, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi perencanaan, sistem informasi aset dan sistem informasi logistik.