+ Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

    + Ketua Pengadilan Agama mempelajari secara seksama tentang permohonan eksekusi tersebut;

    + Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah pemanggilan kepada

    + Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning (teguran);

    + Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama, Panitera menerbitkan surat

    + Penugasan panitera pengganti;

    + Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama, Jurusita/Jurusita Pengganti

    + Memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang aanmaning;

    + Dalam sidang aanmaning Ketua Pengadilan Agama memberikan waktu delapan hari

    + Kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela;

    + Jika termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan yang isinya agar panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti dengan didampingi oleh dua orang saksi melaksanakan eksekusi;

    + Panitera melakukan koordinasi dengan Kepolisian tentang kesiapan keamanan pelaksanaan eksekusi;

    + Panitera melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional tentang kesiapan petugas ukur terhadap obyek eksekusi;

    + Panitera menentukan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan eksekusi;

    + Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, Kepala Desa/Kelurahan dimana obyek itu berada, Kepolisian dan BPN;

 

Pelaksanaan Eksekusi (Protokolernya diatur sebagai berikut) :

 

    PEMBUKAAN

    PEMBACAAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

    PELAKSANAAN PUTUSAN/EKSEKUSI

    PENANDA TANGANAN BERITA ACARA EKSEKUSI

    PEMBACAAN BERITA ACARA EKSEKUSI

    PENYERAHAN BERITA ACARA EKSEKUSI KEPADA PEMOHON EKSEKUSI,

    TERMOHON EKSEKUSI, KEPALA DESA/KELURAHAN;

    PENUTUP

 

 

    Mendaftarkan Pelaksanaan Eksekusi yang dilampiri dengan berita acara eksekusi kepada :

 

1. Badan Pertanahan Nasional untuk obyek berupa tanah yang telah bersertifikat;

2. Samsat untuk obyek berupa kendaraan bermotor.